5 Negara Ini Ternyata Pernah Ganti Nama, Simak Alasannya

5 Negara Ini Ternyata Pernah Ganti Nama, Simak Alasannya

Setiap negara berdaulat di dunia pasti memiliki nama resmi. Selain sebagai identitas yang melekat, masing-masing nama negara terkandung makna filosofis dan historis yang berbeda. Misalnya nama Afghanistan yang berarti sebuah daratan atau Tanah Pashtun yang terkurung oleh pegunungan. Tak jarang, suatu negara memutuskan berganti nama karena alasan tertentu. 

Perubahan nama tersebut sering dilakukan karena alasan politik atau nasionalistik. Seperti, menghilangkan jejak pemerintahan kolonial atau mencerminkan ideologi pemerintah yang berkuasa.

Melansir World Atlas, pergantian nama suatu negara juga dimungkinkan untuk meningkatkan citra dan menghormati tokoh berpengaruh di negara tersebut.

Fenomena pergantian nama ini bukanlah hal langka yang terjadi. Dalam catatan sejarah, banyak kota, negara bagian, kota kecil, dan provinsi di seluruh dunia telah mengalami perubahan nama karena berbagai alasan.

Daftar negara-negara yang pernah ganti nama

Berikut negara-negara yang pernah berganti nama:

  1. Turkey ke Turkiye
    Pada akhir Januari 2022 silam, Presiden Erdogan dalam pidatonya menegaskan rencana pergantian nama resmi negara dari ‘Turkey’ menjadi ‘Turkiye’. Menurut Kamus Cambridge, istilah Turkey merujuk pada definisi sesuatu yang gagal atau orang-orang konyol. Sementara Tukiye, kata Erdogan, lebih mewakili ekspresi budaya, peradaban, dan nilai-nilai bangsa Turki. 
    “Nama ‘Turkiye’ mewakili dan mengekspresikan budaya, peradaban, dan nilai-nilai bangsa Turki dengan cara terbaik,” bunyi pidato Erdogan dikutip .
  2. Persia ke Iran
    Secara historis, Iran disebut sebagai Persia karena tulisan Yunani. Wilayah yang meliputi Iran saat ini diduduki oleh Persia yang mendirikan Kekaisaran Persia.
    Pada tahun 1935, pemerintah Iran mengarahkan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik untuk menyebutnya sebagai Iran, bukan Persia. Usulan perubahan nama tersebut diduga dipengaruhi oleh duta besar Iran untuk Jerman yang juga dipengaruhi oleh Nazi.
    Meski ada penentangan terhadap perubahan nama dari beberapa kalangan, namun langkah penggunaan nama Persia menjadi Iran secara bergantian mengubah persepsi masyarakat dan saat ini secara bebas disebut sebagai Iran.
  3. Burma ke Myanmar
    Nama negara yang terletak di Asia Tenggara ini telah diubah dari “Burma” menjadi “Myanmar” dan akhirnya menjadi “Republik Persatuan Myanmar”. Perubahan nama dilakukan oleh junta militer pada tahun 1989. Yakni, satu tahun setelah beberapa orang tewas dalam upaya menekan pemberontakan rakyat. 
    Perubahan nama ini telah diakui oleh beberapa negara, termasuk Prancis dan Jepang, hingga PBB. Di sisi lain, penggunaan Myanmar meningkat ketika transisi menuju demokrasi dimulai pada tahun 2012 tetapi dalam bahasa Prancis “Birmanie” tetap digunakan secara umum. 
  4. Kampuchea ke Kamboja
    Di Asia Tenggara, ada Kamboja yang telah berganti nama beberapa kali. Terutama ketika partai penguasa yang baru ingin menghapus jejak yang sebelumnya.
    Di antara tahun 1953 dan 1970, negara itu berganti nama menjadi Kerajaan Kamboja. Kemudian, dari tahun 1970 hingga 1975 dinamai Republik Khmer.
    Di bawah pemerintahan komunis pada tahun 1975-1979, negara ini juga disebut sebagai Kampuchea Demokratik. Lalu di bawah otoritas transisi PBB tahun 1989-1993, negara itu bernama Negara Kamboja.
    Setelah pemulihan monarki pada tahun 1993, Kamboja berganti nama menjadi Kerajaan Kamboja. Orang Khmer lebih suka menyebut diri mereka Kampuchea yang berarti Keturunan Pangeran Kambu. Nama Kamboja adalah salah satu pengucapan Barat untuk Kampuchea.
  5. Holland ke Netherlands (Belanda)
    Pemerintah Belanda mengganti nama negara secara internasional dari Holland menjadi Netherlands, pada 2020 lalu. Tujuannya, adalah merombak citra negeri kincir angin tersebut.  Berdasarkan informasi dari Deutsche Welle (DW), saat ini nama Holland Utara dan Holland Selatan masih digunakan sebagai nama dua provinsi di negara itu. 
    Perubahan nama tersebut adalah upaya pemerintah setempat untuk menjauhkan Belanda dari asosiasi negatif sebagai negara yang melegalkan penggunaan narkoba dan prostitusi.  Legalitas narkoba dan prostitusi tersebut, menjadi salah satu faktor penarik wisatawan asing datang ke ibu kota Belanda, Amsterdam. Lokasi Amsterdam berada di Provinsi Holland Utara.

Baca juga: Jokowi Minta Perluasan Ekspor ke Australia

Leave a Reply

Your email address will not be published.